Perbaikan Jembatan Utama Tebas Dimulai Bulan Ini

Kerusakan jalan yang banyak terjadi saat ini salah satunya disebabkan faktor masih rendahnya kemampuan pemerintah untuk alokasi dana pemeliharaan jalan. Ketua Komisi V DPR-RI Ahmad Muqowam mengungkapkan, selama ini kemampuan pemerintah untuk dana pemeliharaan jalan baru 5-10 persen dari total anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga. Padahal idealnya alokasi dana pemeliharaan sebesar 30-40 persen.

Selama ini pemerintah baru bisa alokasikan dana 5-10 persen padahal kebutuhan dilapangan mencapai 30-40 persen. Kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan atau backlog anggaran ini terakumulasi menjadi kerusakan jalan yang terjadi sekarang, ucap Ahmad Muqowam kepada para wartawan di Cirebon,  Jawa Barat, Senin (17/3).

Untuk menangani kerusakan seluruh jalan nasional dibutuhkan Rp 2,4 triliun. Namun pemerintah hanya memprioritaskan dana Rp 780 miliar dari total kebutuhan perbaikan jalan tersebut. Ahmad Muqowam mengatakan minimnya dana pemeliharaan jalan ditambah maraknya bencana alam seperti banjir dan longsor serta muatan berlebihan dari kendaraan barang yang semakin memperburuk kondisi jalan.

Ini bukanlah beban yang ringan untuk pemerintah, kata Ahmad Muqowam.          

Anggota Komisi V DPR-RI Enggartiasto Lukita menambahkan, minimnya dana pemeliharaan juga berdampak terhadap pengadaan alat-alat berat untuk pemeliharaan jalan. Enggartiasto Lukita juga menyambut baik diberlakukannya kembali mandor-mandor jalan di pantura.

Ditjen Bina Marga telah membentuk 48 tim satuan tugas perbaikan dan penanganan kerusakan jalan untuk ruas pantura di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Setiap tim tersebut berisikan seorang mandor dan delapan hingga sepuluh pekerja.

Meski menyadari kondisi sulit yang dialami pemerintah, Komisi V DPR-RI akan tetap meminta kerusakan jalan segera diperbaiki. Hal tersebut terkait fungsi jalan seperti ruas pantai utara (pantura) Jawa dalam mengerakkan roda perekonomian nasional.

Komisi V DPR-RI juga mengapresiasikan tender proyek lebih awal yang telah dilakukan Departemen PU sejak November 2007. Dengan tender lebih awal, pengerjaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan sudah dapat dimulai pada April. Sementara bila menggunakan tender normal pekerjaan di lapangan baru ada pada Juni atau Juli.

PU merupakan satu-satunya Departemen yang melakukan tender lebih awal. Harapan saya dengan tender lebih awal, maka penyerapan anggaran tahun ini akan lebih maksimal. Apalagi pemerintah memberikan penekanan khusus pada pembangunan infrastruktur pada tahun 2008, ujar Ahmad Muqowam.

Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Ditjen Bina Marga Hediyanto Husaini mengatakan, perbaikan darurat kerusakan jalur pantura telah mulai dilakukan sejak satu bulan lalu. Perbaikan darurat baru diarahkan agar jalan bisa kembali fungsional, sementara untuk perbaikan permanen akan dilakukan pada saat musim kemarau.

Ditjen Bina Marga juga terus mengembangkan inovasi teknologi konstruksi jalan antara lain perbaikan jalan melalui sistem daur ulang (recycling) aspal. Dengan teknik tersebut biaya perbaikan akan lebih murah dengan tetap memperhatikan kualitas jalan.

Dengan inovasi teknologi konstruksi diharapkan umur jalan akan lebih panjang, kita juga terus meningkatkan kualitas material seperti aspal dan agrerat serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia-red) dan SOP (Standar Operasi dan Prosedur-red), kata Hediyanto Husaini.

Untuk perbaikan darurat jalan pantura, Ditjen Bina Marga masih akan tetap menggunakan aspal lokal. Hediyanto Husaini mengungkapkan aspal lokal memiliki kelemahan dalam hal titik lembek (softingpoint) yang hanya 48 derajat celcius, padahal panas permukaan jalan pantura rata-rata mencapai 60 derajat celcius.

Untuk itu kita lakukan modifikasi dengan yang namanya penggunaan bitumen, terang Hediyanto Husaini, Namun untuk perbaikan permamen nantinya kita ada kemungkinan menggunakan aspal impor, lanjutnya.

Ditjen Bina Marga juga memperpanjang masa garansi pekerjaan dari para kontraktor jalan sebagai skema baru pemeliharaan jalan di Indonesia. Selama ini masa garansi tersebut hanya enam bulan, namun kini menjadi dua tahun. Dengan skema ini diharapkan para kontraktor akan bekerja secara lebih hati-hati.

Dulunya kontraktor hanya bertanggung jawab hingga enam bulan, tetapi sekarang kerusakan jalan pada bulan ke-18 juga masih menjadi tanggung jawab mereka. Dengan skema ini mereka akan bekerja lebih hati-hati dan dana pemeliharaan jalan akan relatif lebih kecil, ucap Hediyanto Husaini. (rnd)